Jumat, 24 April 2026, dialog multipihak terkait pengelolaan lanskap terpadu serta penyusunan rencana aksi komoditas kakao dan padi diselenggarakan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan strategis, antara lain Bupati Luwu, Wakil Bupati Luwu, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, UNDP, akademisi, sektor swasta, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, H. Patahuddin, Bupati Luwu, menyampaikan bahwa Kabupaten Luwu memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra pangan utama di Pulau Sulawesi. Secara historis, Luwu dikenal sebagai daerah dengan komoditas unggulan seperti kakao, padi, kopi, dan kelapa. Namun demikian, berbagai tantangan yang dihadapi saat ini memerlukan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak untuk mengembalikan kejayaan sektor pertanian di wilayah tersebut.
Hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc., sekaligus membuka acara dialog. Pendekatan lintas sektor seperti yang diusung dalam proyek FOLUR dinilai dapat menjadi model percontohan dalam memperkuat sinergi antar-kementerian, khususnya di sektor pertanian, kehutanan, dan perencanaan pembangunan. Proyek FOLUR di Indonesia merupakan salah satu dari 27 negara penerima hibah dari Global Environment Facility (GEF) yang dimulai sejak tahun 2022 dan mendapatkan predikat terbaik di tingkat global dalam pelaksanaan proyek FOLUR.
Sejalan dengan hal tersebut, Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, SP, MS, PhD Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Bappenas menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan pada perencanaan yang matang. Pendekatan pengelolaan lanskap terpadu dinilai menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.
Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan, Dr. Nandang Prihadi, S.Hut., M.Sc., menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir dalam pengelolaan lanskap. Menurutnya, upaya peningkatan produksi di tingkat hulu harus diiringi dengan penguatan aspek hilir, termasuk konservasi kawasan, restorasi, rehabilitasi, dan konservasi areal preservasi, melalui beberapa mekanisme kerja sama, salah satunya mendorong adanya perhutanan sosial. Diharapkan tumbuhnya harmonisasi aspek pertanian dan kehutanan dalam pengelolaan kawasan untuk sistem pangan yang bermanfaat secara ekonomi dan dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian alam.
Sementara itu, Kuntoro Boga Andri, S.P., M.Agr., Ph.D., Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian, menyampaikan bahwa sejumlah capaian awal dari pelaksanaan proyek mulai terlihat. Produksi padi di Kabupaten Luwu tercatat meningkat menjadi 7,7 ton per hektare dari sebelumnya 6 ton per hektare. Selain itu, inovasi pemanfaatan limbah kakao sebagai biochar juga telah mulai diterapkan. Ke depan, dukungan akan terus diperkuat melalui pelatihan bagi petani dan penyuluh, serta pengembangan sistem ketertelusuran (traceability) dan standardisasi mutu (grading).
Di Kantor Desa Sampeang, semangat pertanian berkelanjutan juga disuarakan oleh Ibu Ida, seorang penyuluh pertanian. Ia menyampaikan harapannya agar praktik pertanian ke depan semakin berlandaskan pada prinsip pelestarian lingkungan. Ibu Ida menjadi contoh praktik baik kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan di sektor pertanian sekaligus mencerminkan pentingnya kesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan pandangan Kepala Unit Nature, Climate, and Energy UNDP, Dr. Aretha Aprilia, S.T., M.Sc., yang menegaskan komitmen untuk terus mendukung penguatan peran perempuan dalam pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.